Format Surat Permohonan Pengeluaran dari Daftar Prioritas Pengawasan/Daftar Hitam

Hari ini, Rabu, 4 Oktober 2023 … sudah 1 minggu lebih sejak 26 September 2023 kemarin. Hari dimana sahnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 (PerMenDag 31 2023).

Hari yang sama juga: RESMI!
TikTok ga boleh lagi jualan di Indonesia.

Berita TikTok dilarang jualan di Indonesia ramai di media. Eh rame juga ga beritanya di TikTok ya?

Surat ini adalah lampiran dari PerMenDag 31 2023.

Ada 2 lampirannya, yaitu:

1. Format Surat Permohonan Pembukaan Blokir Sementara Layanan PPMSE
2. Format Surat Permohonan Pengeluaran dari Daftar Prioritas Pengawasan/Daftar Hitam

Berikut format suratnya:

---

(Kop Perusahaan)

Nomor : (kota), (tanggal, bulan, tahun)
Sifat : Penting
Lampiran : … (…) berkas
Hal : Permohonan Pengeluaran  dari Daftar Prioritas  Pengawasan/Daftar  Hitam^*)

Yth.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan
di
Tempat.

Bersamaan dengan surat ini, PT (…..) mengajukan permohonan untuk  dapat dilakukan pengeluaran dari Daftar Prioritas Pengawasan/Daftar  Hitam^*) terhadap situs dan/atau aplikasi (…..). Sebagai bentuk pemenuhan  ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PT (…..) telah memenuhi ketentuan dalam Pasal (…..) Peraturan (…..),  yaitu (…..);dan
2. PT (…..) berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan  di bidang PMSE.

Bersama surat ini kami sampaikan bukti pendukung sebagai lampiran  dari surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal  Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga diucapkan terima kasih.

Penanggung Jawab
Perusahaan,

(ttd dan cap perusahaan)

(Nama Lengkap)

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
2. Direktur Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan; dan
3. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan.

---

Butuh bantuan untuk mengurus surat diatas?
Silahkan hubungi Konsultan Hukum.

Masih ada pertanyaan?
Silahkan tinggalkan komentar dibawah ya.

Sumber:
BPK. 2023. Permendag No. 31 Tahun 2023. kita baca Selasa, 26 September 2023. peraturan.bpk.go.id
HeyLaw. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Perizinan Berusaha Periklanan Pembinaan Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. . kita baca Selasa, 26 September 2023. heylaw.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-31-tahun-2023