Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Status	Berlaku
Mengubah	PP No. 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
Uji Materi MK	Belum ada
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	06 Oktober 2023
Tanggal Pengundangan	06 Oktober 2023
Tanggal Berlaku	06 Oktober 2023
Sumber	LN 2023 (128), TLN (6893): 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
Kata Kunci	Peraturan Pemerintah, PP, Perubahan Kedua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian,
Bidang	Hukum Perburuhan, Hukum Ketenagakerjaan,

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap pekerja/buruh dari risiko sosial ekonomi, baik pada saat bekerja maupun saat terjadi pemutuean atau pengakhiran hubungan kerja, telah dikembangkan jaminan sosial berupa program jaminan kehilangan pekerjaan yang bersifat asuransi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan dan meningkatlan pendayagunaan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, perlu dilakukan rekomposisi terhadap iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 46E ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 40 Tahun 2O04 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggaati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
c. bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian
perlindungan terhadap peserta, perlu dilakukan
penyesuaian pengaturan terhadap kepesertaan,
pemberian manfaat pada dugaan kecelakaan kerja
dan dugaan penyakit akibat kerja, pelaporan, serta kegiatan promotif dan preventif dalam
penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2O15 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
   Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
   Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Taht:n 2Oll tentang
   Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
   Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2O15 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2Of5 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (21 Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
(1) Program JKK dan JKM diselenggarakan oleh
BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Program JKK dan JKM bagi Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara yang berstatus calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjaqiian kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia, dan peserta didik Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.
(2) Program JKK dan JKM bagi Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara selain Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Peserta program JKK dan JKM terdiri atas:
a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada
penyelenggara negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Peserta penerima Upah yang bekerja pada
Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
dan
c. Peserta bukan penerima Upah.

(2) Peserta penerima Upah yang bekerja pada
Pemberi Kerja selain penyelenggiara negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Pekerja pada perusahaan;
b, Pekerja pada orang perseorangan; dan
c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling
singkat 6 (enam) bulan.

(3) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja
mandiri; dan
c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang
bukan penerima Upah.
Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
(1)
Pasal 16A
Iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) direkomposisi untuk luran jaminan
kehilangan pekerjaan sebesar 0,14% (nol koma
empat belas persen), sehingga Iuran JKK untuk
setiap kelompok tingkat risiko menjadi:
a. tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,10olo
(nol koma sepuluh persen) dari Upah
sebulan;
b, tingkat risiko rendah sebesar O,40% (nol
koma empat puluh persen) dari Upah
sebulan;
c. tingkat risiko sedang sebesar 0,75olo (nol
koma tujuh puluh lima persen) dari Upah
sebulan;
d. tingkat risiko tinggi sebesar 1,13% (satu
koma tiga. belas persen) dari Upah sebulan;
dan
e.tingkat…
SK No 191006A
LIK 0
-6-
4
(2t
e. tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,60%
(satu koma enam puluh persen) dari Upah
sebulan.
Besaran Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku untuk Peserta penerima Upah
yang wajib dan telah terdaftar sebagai Peserta
dalam program jaminan kehilangan pekerjaan.
Besaran Iuran JKK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) tidak direkomposisi dan
tetap berlaku bagi:
a. Peserta penerima Upah yang tidak terdaftar
sebagai Peserta dalam program jaminan
kehilangan pekerjaan; atau
b. Peserta penerima Upah yang masih
tertunggak Iurannya oleh Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara sampai dengan
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini
dan belum dibayarkan lunas kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
(3)
Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 18A
(1) Iuran JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (1) direkomposisi untuk Iuran jaminan
kehilangan pekerjaan sebesar O,loolo (nol koma
sepuluh persen), sehingga Iuran JKM menjadi
O,2Oo/o (nol koma dua puluh persen) dari Upah
sebulan.
(21 Besaran Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku untuk Peserta penerima Upah
yang wajib dan telah terdaftar sebagai Peserta
dalam program jaminan kehilangan pekerjaan.
(3) Besaran Iuran JKM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) tidak direkomposisi dan
tetap berlaku bagi:
a. Peserta . . .
SK No 180392A
TiITIitrIlillrtrtrIlEEtrtr
-7 –
Peserta penerima Upah yang tidak terdaftar
sebagai Peserta dalam program jaminan
kehilangan pekerjaan; atau
Peserta penerima Upah yang masih
tertunggak Iurannya oleh Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara sampai dengan
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini
dan belum dibayarkan lunas kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25El sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25A
(1) Pelayanan kesehatan untuk dugaan Kecelakaan
Kerja sebelum mendapatkan kesimpulan atau
penetapan status sebagai Kecelakaan Kerja atau
bukan Kecelakaan Kerja dijamin terlebih dahulu
oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(21 Penjaminan pelayanan kesehatan atas dugaan
Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sampai dengan status dugaan
Kecelakaan Kerja disimpulkan atau ditetapkan
sebagai Kecelakaan Kerja.
(3) Penyimpulan atau penetapan status Kecelakaan
Ke{a atau bukan Kecelakaan Kerja dilakukan
paling lama 3O (tiga puluh) hari sejak laporan
tahap I diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(41 Pelayanan kesehatan untuk Peserta atas dugaan
Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas pelayanan
kesehatan yang bekerja sama atau yang tidak
bekerja sama dengan BPJS Ketenagalerjaan
dan/ atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Dalam . . .
a.
b
5
SK No 180393 A
II
UK I
-8-
(5) Dalam hal dugaan Kecelakaan Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
disimpulkan atau ditetapkan merupakan
Kecelakaan Kerja, semua biaya pelayanan
kesehatan menjadi manfaat JKK yang
dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(6) Dalam hal dugaan Kecelakaan Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
disimpulkan atau ditetapkan bukan merupakan
Kecelakaan Kerja, semua biaya pelayanan
kesehatan ditanggung oleh Peserta, Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, atau
penyelenggara jaminan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) sampai dengan ayat (6)
dikoordinasikan antara BPJS Ketenagakerjaan
dan Peserta, Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan, atau penyelenggara jaminan
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(8) Ketentuan mengenai tata cara penyimpulan atau
penetapan status Kecelakaan Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 25El
(1) Pelayanan kesehatan untuk dugaan penyakit
akibat kerja sebelum mendapatkan kesimpulan
atau penetapan status sebagai penyakit akibat
kerja atau bukan penyakit akibat kerja dijamin
terlebih dahulu oleh BPJS Ketenagakerjaan.
SK No 180394A
(2) Penjaminan . . .
J
PRES’DEN
NEPUBUT INDONESIA
-9
(21 Penjaminan pelayanan kesehatan atas dugaan
penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sampai dengan status
dugaan penyakit akibat kerja disimpulkan atau
ditetapkan sebagai penyakit akibat kerja.
(3) Penyimpulan atau penetapan status penyakit
akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
laporan tahap I diterima oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
(4) Pelayanan kesehatan untuk Peserta atas dugaan
penyakit akibat kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas
pelayanan kesehatan yang bekerja sama atau
yang tidak bekerja sarna dengan BPJS
Ketenagakerjaan dan/atau Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal dugaan penyakit akibat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
disimpulkan atau ditetapkan merupakan
penyakit akibat kerja, semua biaya pelayanan
kesehatan menjadi manfaat JKK yang
dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(6) Dalam hal dugaan penyakit akibat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
disimpulkan atau ditetapkan bukan merupakan
penyakit akibat kerja, semua biaya pelayanan
kesehatan ditanggung oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(71 Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6)
dikoordinasikan antara BPJS Ketenagalerjaan
dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan.
(8) Ketentuan . . .
SK No 180395 A
II3
il
n

• 10-
  6
  (8) Ketentuan mengenai tata cara penyimpulan atau
  penetapan status penyakit akibat kerja
  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
  dengan Peraturan Menteri.
  Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan I (satu)
  pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai
  berikut:
  Pasal 43A
  (1) Peserta, keluarga Peserta, serikat Pekerja/ serikat
  buruh di tempat Pemberi Kerja, danlatau
  fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan
  kesehatan berhak memberitahukan dugaan
  Kecelakaan Kerja atau dugaan penyakit akibat
  kerja yang dialami oleh Peserta penerima Upah
  kepada Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan,
  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
  dinas provinsi yang membidangi
  unit Pengawas Ketenagakerj aan
  setempat, atau satuan kerja pemerintah
  pusat/ daerah yang membidangi kepegawaian.
  (21 Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, Badan
  Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dinas
  provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, unit
  Pengawas Ketenagakerjaan setempat, atau
  satuan kerja pemerintah pusat/daerah yang
  membidangi kepegawaian yang menerima
  pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
  ayat (1) wajib memastikan penjaminan pelayanan
  kesehatan terlayani pada saat menerima
  pemberitahuan.
  (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
  ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Pemberi
  Kerja untuk melaporkan Kecelakaan Kerja atau
  penyakit akibat kerja.
  SK No 180396A
  (4) Dalam . . .
  PRESIDET{
  REPUEUK INDONEgIA
• 11-
  7
  (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana
  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disampaikan
  kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  Kesehatan wajib berkoordinasi dengan BPJS
  Ketenagakerjaan sebagai penjamin pertama
  dengan tetap memastikan pelayanan kesehatan
  diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada
  Peserta.
  Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu)
  pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai
  berikut:
  Pasal 44A
  (1) Serikat Pekerja/ serikat buruh yang Peserta
  bukan penerima Upah menjadi anggotanya,
  wadah atau kelompok tertentu, danlatau
  fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan
  kesehatan berhak memberitahukan dugaan
  Kecelakaan Kerja atau dugaan penyakit akibat
  kerja yang dialami oleh Peserta bukan penerima
  Upah kepada BPJS Ketenagakerjaan, Badan
  Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dinas
  provinsi yang membidangi ketenagakerjaan, atau
  unit Pengawas Ketenagakerjaan setempat.
  (2) BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara
  Jaminan Sosial Kesehatan, dinas provinsi yang
  membidangi ketenagakerjaan, atau unit
  Pengawas Ketenagakerjaan setempat yang
  menerima pemberitahuan sebagaimana
  dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan
  penjaminan pelayanan kesehatan terlayani pada
  saat menerima pemberitahuan.
  (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
  ayat (1) tidak membebaskan kewajiban Peserta
  bukan penerima Upah dan/ atau keluarganya
  untuk melaporkan Kecelakaan Kerja atau
  penyakit akibat kerja.
  (4) Dalam . . .
  SK No 180397A
  r=rr{JTf:If IilVrT.TIf+TA
  -t2-
  8
  (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana
  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 disampaikan
  kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  Kesehatan wajib berkoordinasi dengan BPJS
  Ketenagakerjaan sebagai penjamin pertama
  dengan tetap memastikan pelayanan kesehatan
  diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada
  Peserta.
  Ketentuan ayat (21 Pasa-l 50 diubah dan di antara ayat
  (1) dan ayat (21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat
  (la) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:
  Pasal 50
  (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib
  melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan
  promotif dan preventif bekerja sama dengan
  BPJS Ketenagakerjaan.
  (1a) BPJS Ketenagakerjaan dapat melaksanakan
  kegiatan promotif dan preventif bagi Peserta
  bukan penerima Upah dan Pekerja migran
  Indonesia.
  (2) Ketentuan mengenai kegiatan promotif dan
  preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  dan ayat (1a) diatur dengan Peraturan Menteri.
  Pasal II
  Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
  diundangkan.
  SK No 180398A
  Agar
  PRESIDEN
  REPUBUK INDONESIA
  -13-
  Agar setiap , orang mengetahuinya, memerintahkan
  pengundangan peraturan pemerintah ini dengan
  penempatannya dalam Lembaran Negara Repu6tk
  Indonesia.
  Ditetapkan di Jakarta
  pada tanggal 6 Oktober 2023
  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
  ttd.
  JOKO WIDODO
  Diundangkan di Jalarta
  pada tanlgal O Oktober iOZS
  MENTERI SEKRETARIS NEGARA
  REPUBLIK INDONESIA,
  PRATIKNO
  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 128
  Salinan sesuai dengan aslinya
  KEMENTERIAN SEKRETARI,AT NEGARA
  REPUBLIK INDONESIA
  Perrrndang-undangan dan
  strasi Hukum,
  ttd
  SK No 177020A
  ilvanna Djaman
  REPUEUK INDONESIA
  PENJELASAN
  ATAS
  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
  NOMOR 49 TAHUN 2023
  TENTANG
  PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44
  TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
  KECELAKAAN KER.IA DAN JAMINAN KEMATIAN
  I. UMUM
  Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang
  bertqluan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial b”g:
  seluruh rak5rat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan
  dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal
  yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena
  menderita sakit, mengalami Kecelakaan Keqa, kehilangan pekerjaan,
  memasuki usia lanjut, atau pensiun.
  Untuk mewujudkan komitmen sistem jaminan sosial dimaksud, telah
  disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
  Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
  6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
  dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
  Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
  6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tenlang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
  Dengan berlakunya kedua Undang-Undang tersebut, pelaksanaan sistem
  jaminan sosial nasional harus terlaksana dalam bingkai perlindungan
  sosial yang utuh untuk melindungi Peserta dari risiko sosial baik pada saat
  bekerja maupun tidak bekerja.
  Peraturan – – –
  SK No 177021 A
  NEPUELIK INDONESIA
  -2
  Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan
  perlindungan jaminan sosial bagi Peserta yang mengalami risiko
  Kecelakaan Kerja. Dampak dari Kecelakaan Kerja tersebut tentu akan
  mengakibatkan Peserta kehilangan mata pencaharian sehingga berdampak
  terhadap biaya hidup Peserta dan keluarganya. Namun demikian,
  memperhatikan dinamika perlindungan jaminan sosial yang terjadi,
  kehilangan mata pencaharian serta merta tidak hanya dimaknai sebagai
  akibat Kecelakaan Kerja, akan tetapi terdapat situasi lainnya yang
  mengakibatkan Peserta kehilangan mata pencaharian yaitu saat terjadi
  pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran hubungan kerja sebelum
  berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu untuk
  memberikan kepastian jaminan sosial bagi Peserta yang kehilangan
  pekerjaan dapat berjalan optimal, telah disahkan Undang-Undang Nomor 6
  Tahun 2023 ter:tar:g Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 lenlang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
  yang salah satunya mengatur jaminan sosial bagi Peserta yang mengalami
  pemutusan hubungan kerja.
  Bentuk jaminan sosial bagi Peserta yang mengalami pemutusan
  hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6
  Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
  yaitu berupa program jaminan kehilangan pekerjaan. Program ini
  dilaksanakan dengan tidak menambah beban Iuran bagi Pekerja maupun
  Pemberi Kerja yaitu dilakukan melalui rekomposisi Iuran program JKK dan
  program JKM. Rekomposisi Iuran program dilakukan dengan mengalihkan
  sebagian luran program JKK dan program JKM untuk pembayaran Iuran
  program jaminan kehilangan pekerjaan, dengan tidak mengurangi manfaat
  yang diterima oleh Peserta.
  Selain hal sebagaimana dimaksud di atas, beberapa pengaturan lain
  seperti cakupan kepesertaan, pemberian manfaat pada dugaan Kecelakaan
  Kerja dan dugaan penyakit akibat kerja, pelaporan, serta kegiatan promotif
  dan preventif dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM juga perlu
  dilakukan penyesuaian untuk meningkatkan perlindungan bagi Peserta.
  Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu dilakukan
  penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015
  tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
  Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perrierintah Nomor
  82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44
  Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
  dan Jaminan Kematian.
  
  II. PASAL DEMI PASAL
  Pasal I
  Angka 1
  Pasal 2
  Ayat (1)
  Cukup jelas.
  Ayat (2)
  Cukup jelas.
  Ayat (3)
  Yang dimaksud dengan “Pekerja yang bekerja
  pada penyelenggara negara selain Pekerja
  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” antara lain
  pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural.
  Angka 2
  Pasal 5
  Ayat (1)
  Cukup jelas.
  Ayat (2)
  Cukup jelas.
  Ayat (s)
  Huruf a
  Cukup jelas.
  Huruf b
  Cukup jelas.
  Huruf c
  Yang dimaksud dengan “Pekerja yang tidak
  termasuk huruf b yang bukan penerima
  Upah’ antara lain peserta pelatihan kerja,
  instruktur lembaga pelatihan kerja, peserta
  magang, siswa kerja praktik, mahasiswa
  kerja praktik atau peserta pendidikan
  pengembangan bakat dan minat, tenaga
  honorer, atau narapidana Yang
  dipekerjakan dalam proses asimilasi pada
  Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
  
  Angka 3
  Pasal 16A
  Ayat (1)
  Yang dimaksud dengan “direkomposisi” adalah
  pengurangan besaran Iuran JKK dalam jumlah
  tertentu untuk diperhitungkan sebagai
  pembayaran Iuran jaminan kehilangan pekerjaan.
  Yang dimaksud dengan “jaminan kehilangan
  pekerjaan” adalah jaminan sosial yang diberikan
  kepada Pekerja/buruh yang mengalami
  pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang
  tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan
  kerja.
  Ayat (2)
  Cukup jelas.
  Ayat (3)
  Cukup jelas.
  Angka 4
  Pasal 18A
  Ayat (1)
  Yang dimaksud dengan “direkomposisi” adalah
  pengurangan besaran Iuran JKM dalam jumlah
  tertentu untuk diperhitungkan sebagai
  pembayaran Iuran jaminan kehilangan pekerjaan.
  Ayat (2)
  Cukup jelas.
  Ayat (s)
  Cukup jelas.
  Angka 5
  Pasal 25A
  Cukup jelas.
  Pasal 25B
  Cukup jelas.
  Angka 6
  Pasal 43A
  Cukup jelas.
  Angka 7
  Pasal 44A
  Cukup jelas.
  Angka 8
  Pasal 50
  Cukup jelas.
  Pasal II
  Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6893

---

Sebelumnya
Peraturan Presiden No 63 Tahun 2023

Selanjutnya
Peraturan Presiden No 64 Tahun 2023

---

Ada pertanyaan tentang Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2023?
Silahkan komen dibawah ya.

Mau konsultasi terkait Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2023 diatas?
Silahkan jadwalkan meeting, klik hubungi kami.

Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.